BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui pemberian makanan bergizi semata. Menurutnya, persoalan stunting merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan pembenahan sanitasi, kualitas lingkungan, akses air bersih, hingga kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai upaya mencegah munculnya kasus stunting baru di Kota Bandung.

Program tersebut diluncurkan di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, serta dihadiri jajaran perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan para pemangku kepentingan.

Farhan mengatakan, selama ini stunting sering kali dipersepsikan hanya sebagai persoalan kurang gizi. Padahal, berdasarkan berbagai indikator kesehatan masyarakat, penyebab stunting jauh lebih kompleks karena dipengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggal, sanitasi, kualitas air, hingga perilaku hidup bersih dan sehat.

"Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya," ujar Farhan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16 persen.

Menurut Farhan, fakta tersebut harus menjadi motivasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bandung untuk bekerja lebih keras sekaligus berani mengakui persoalan yang masih dihadapi.

"Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama," katanya.

Farhan menjelaskan, sebagai kota jasa dan perdagangan, Kota Bandung tidak mengalami persoalan ketersediaan bahan pangan. Pasokan kebutuhan masyarakat bahkan berasal dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.

Karena itu, menurutnya, akar persoalan stunting di Kota Bandung perlu dicari lebih jauh dengan melihat berbagai faktor non-gizi yang memengaruhi tumbuh kembang anak.

"Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya.

Dalam paparannya, Farhan menyoroti sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi, di antaranya kualitas udara, sanitasi lingkungan, hingga kualitas sumber air bersih.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak, sehingga masih terdapat potensi praktik buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kesehatan lingkungan dan meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan anak.

"Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor," katanya.

Untuk itu, Farhan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan pemetaan persoalan di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pola intervensi juga harus disesuaikan.

"Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Farhan meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengoptimalkan Dapur Dahsyat di setiap kelurahan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.

Ia juga menilai makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diolah kembali agar kandungan gizinya sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

Di sisi lain, Farhan menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan pemetaan kualitas air sungai, termasuk pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan di Kota Bandung.

Melalui program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting, Farhan menargetkan Kota Bandung dapat mencapai Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru.

Meski demikian, ia menegaskan target tersebut bukan sesuatu yang dapat dicapai secara instan, melainkan membutuhkan konsistensi, evaluasi rutin, dan kerja sama seluruh pihak.

"Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki," pintanya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh program penanganan stunting dilakukan berbasis data sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, mengatakan pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja putri, berlanjut pada masa kehamilan, hingga anak memasuki usia balita.

Menurutnya, stunting tidak hanya memengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas saat dewasa.

"Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Aryatri menjelaskan, Posyandu di Kota Bandung kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

Saat ini terdapat 2.004 Posyandu di Kota Bandung dan 2.003 di antaranya aktif, didukung oleh 14.797 kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai peluncuran Bandung Utama Goes to Zero New Stunting menjadi momentum penting karena mampu menyatukan berbagai program penanganan stunting dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.

"Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menjelaskan bahwa pelaksanaan program akan didukung melalui sistem pemantauan berbasis data hingga tingkat kelurahan.

Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

"Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting," ujar Sony.

Melalui program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting, Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan menggabungkan intervensi di bidang kesehatan, sanitasi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu, Kota Bandung menargetkan lahirnya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Rizki