Daftar Sanksi Besarnya Denda Tak Pakai Masker dan Jaga Jarak di Jabar

Daftar Sanksi Besarnya Denda Tak Pakai Masker dan Jaga Jarak di Jabar (Ilustrasi) Polisi sedang memberi masker kepada pengendara sepeda motor, di Tasikmalaya

www.hu-pakuan.com BANDUNG - Sanksi atau kontrol sosial di Jawa Btidak hanya bagi warga yang tak pakai masker saat mengemudi kendaraan.

Sanksi ini pun akan diberikan kepada pengemudi, penumpang, sampai pemilik kendaraan yang tidak memberlakukan jaga jarak di kendaraannya.

Sanksi administratif pergerakan orang dengan moda transportasi diatur dengan jelas dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.

Sanksi ini diberlakukan sejak 27 Juli 2020, ditegakkan oleh Satpol PP, TNI, dan Polri.

Dalam hal pengaturan di moda transportasi, kegiatan ini melibatkan dinas perhubungan setempat.

Sanksi di Moda Transportasi Umum

Pada BAB VI pasal 20 disebutkan, setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi.

Sanksi pun diberikan kepada pengemudi atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi.

Sanksi yang dikenakan terhadap dua pelanggaran itu, pertama kali adalah sanksi ringan, terdiri atas teguran lisan dan teguran tertulis.

Kemudian jika masih melanggar, dikenakan sanksi sedang, terdiri atas jaminan kartu identitas atau kerja sosial. Sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 150.000.

Tidak hanya pengemudi dan penumpangnya, pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk sanksi ringan, terdiri atas teguran lisan dan teguran tertulis.

Sanksi sedangnya terdiri atas penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi, kerja sosial, atau pengumuman secara terbuka.

Atau sanksi berat, terdiri atas denda administratif, paling besar Rp 500.000, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau rekomendasi, pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, dan pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Sanksi Mobil Pribadi atau Dinas

Peraturan tersebut pun menyatakan setiap pengemudi mobil pribadi atau dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk sanksi ringan, terdiri atas teguran lisan dan teguran tertulis.

Sanksi sedang, terdiri atas penjaminan kartu identitas atau kerja sosial. Kemudian sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 150.000.

Sanksi serupa, dari mulai ringan sampai berat pun diberikan kepada setiap pengemudi atau penumpang mobil pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker.

Sanksi Sepeda Motor

Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB atau AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk sanksi ringan, terdiri atas teguran lisan dan teguran tertulis.

Sanksi sedang, terdiri atas jaminan kartu identitas atau kerja sosial. Kemudian sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp 100.000.

Sanksi serupa dengan jumlah yang sama diberikan kepada setiap pengemudi atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker.

Mereka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan diberi sanksi.

Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten atau Kota sesuai kewenangan.

Pembayaran denda administratif dapat dilakukan secara tunai atau nontunai. Proses penerapan denda administratif dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-PSBB/AKB.

Tidak hanya mengenai denda uang, dalam peraturan tersebut disebutkan salah satu sanksi yang diberikan adalah kerja sosial, yakni kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.

Editor: Cepasrob

Komentar