Wakil Ketua Komisi V DPRD JABAR Mengatakan Opsi Lockdown Perlu Diperhatikan

Wakil Ketua Komisi V DPRD JABAR Mengatakan Opsi Lockdown Perlu Diperhatikan

(PAKUAN)

www.hu-pakuan.com BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan opsi penerapan lockdown di Jawa Barat atau sebagian daerah di Jawa Barat perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/ kota dalam menyikapi penyebaran virus corona Covid-19.

"Opsi lockdown  perlu dipikirkan eksekutif, dalam hal ini Gubernur. Ini sudah kami sampaikan dan menjadi wacana, dan sudah menjadi hitungan dengan angka-angka yang Gubernur sampaikan. Kalau lockdown  se-Jabar hitungannya segini, kalau sebagian kabupaten atau kota segini. Ini opsi yang harus dicermati," kata Abdul Hadi melalui ponsel, Kamis (26/3/2020)

Lockdown sendiri, katanya, sudah dipikirkan oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dan sudah diberlakukan di sejumlah negara seperti India dan Selandia Baru.

Kepala pemerintahan, ujarnya, memang dapat memilih opsi tersebut untuk melindungi wilayahnya dari penyebaran virus corona.

"Kita kan belum tahu ke depannya kayak apa penyebaran corona ini. Namanya juga antisipasi. Ada dua skenario yang disiapkan di rapat tadi itu, satu adalag total lockdown , kedua lockdown  di wilayah yang zona merah seperti Bodebek dan Bandung," tutur anggota dewan dari Fraksi PKS tersebut.

Gubernur sendiri, katanya, sudah menghitung dua skenario yang diusulkan DPRD  Jabar tersebut.

Di antaranya menyediakan bantuan langsung tunai dan pangan kepada masyarakat yang terdampak pembatasan pergerakan masyarakat tersebut.

"Lockdown itu memang bukan solusi yang populer ya karena lockdown membuat di daerah tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh ada yang keluar rumah kecuali urgent seperti polisi, dokter, pengangkut sampah, PLN, yang tugasnya bener-bener harus keluar demi keberlangsungan masyarakat, di luar itu mereka wajib di rumah," katanya.

Kondisi inilah yang mengharuskan pemerintah untuk membiayai orang-orang penghasilannya terdampak lockdown . Seperti sopir kendaraan umum, pengendara ojek, pedagang kaki lima, dan pedagang pasar. Opsi ini di DPRD  Jabar, katanya, sudah dimulai pembahasannya dalam rapat-rapat lanjutan.

"Kalau lockdown  tingkat nasional, Indonesia ini gede banget. Jadi kalau seperti itu konsepnya, bisa berarti lockdown  di zona-zona merah seperti Bodebek dan Bandung. Artinya ditutup sangat ketat. Diskusi-diskusi itu ada ya tapi dewan bukan pengambil keputusan. Kita ngusul, ya pengambil keputusan eksekutifnya. Polanya ke mana, masih bisa berubah semua. Apakah seluruh Jabar, apakah dimulai dari yang zona merah saja," ujarnya.

Lockdown dan penutupan akses dari luar daerah ini, katanya, semakin ramai diusulkan setelah melihat berbagai kejadian penyebaran kasus virus corona di Jabar. Banyak kasus corona seperti di Tasikmalaya, Purwakarta, dan Sumedang, katanya, adalah warga Jakarta yang pulang kampung ke daerahnya di Jabar.

 

Editor: iboy

Komentar