Politik

Buruh PTUN-kan Gubernur Jabar

Dirilis oleh GEMI pada Rabu, 06 Mar 2013
Telah dibaca 450 kali

JABAR (PAKUAN ) - Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan digugat Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI). Dua elemen buruh tersebut menggugat Gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jln. Diponegoro, Selasa (5/3).

Gugatan dilakukan atas keluarnya Keputusan Gubernur Jabar No. 561/Kep.56-Bangsos/2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kab./Kota di Jabar. Dalam surat yang terbit tanggal 18 Januari 2013 itu, Heryawan mengizinkan 257 perusahaan untuk menangguhkan pelaksanaan upah di 11 kabupaten/kota.

Tim advokasi buruh untuk upah layak, Arif Yogiawan menuturkan, dengan dikeluarkannya keputusan itu, pihak buruh mengalami kerugian. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk pemiskinan terhadap buruh dan pelanggaran pemenuhan hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan serta penghidupan yang layak.

"Proses penerbitan izin itu pun menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kami menilai, keputusan tersebut sudah mengintimidasi dan mengancam buruh," tuturnya.

Karena itu, kata Arif, serikat buruh menggugat Gubernur Jabar. Para buruh pun menuntut agar keputusan yang sudah dikeluarkan kembali dicabut. "Makanya hari ini (kemarin, red) kami menjalani proses di PTUN," ujarnya.

Selain digugat oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Gubernur Jabar juga digugat oleh Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Cimahi. SPMI menggugat SK Gubernur yang dikeluarkan November 2012 tentang Kenaikan UMK Cimahi dari Rp 1.224.442,00 menjadi Rp 1.388.333,00.

Ketua SPMI Cimahi, Sugeng Prayitno menuturkan, proses dikeluarkannya SK itu tidak sesuai dengan ketentuan dan masalah yang terjadi. Bahkan menurutnya, dalam proses penetapan SK itu, dewan pengupahan tidak melalui prosedur yang semestinya.

"Harusnya survei KHL itu 4 kali tapi ini 1 kali. Bahkan saat pembahasan, kami juga tidak diundang. Penetapannya juga tidak melihat laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," kata Sugeng.

 


  • Cep Asrob
  • Profile

Ijin Bandros Di Cabut

 

………….. Betul Pa Wali kan yang harusnya mengurus Dinas Terkait

 

DPR RI Akan Bantu Tuntaskan GBLA

 

………… Duh teu isin dugi ka DPR RI ngiringan

 

DPRD Jabar Yakin Penggunaan APBD 2015 Lebih Baik

 

………. Ya harus donk biar warga jabar semakin sejahtera

Lainnya

AIPTU Ai Suryati : Berikan Pelayanan Dengan Sepenuh Hati

samsat_pajajaran..damnet.jpg

Pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh bagi setiap insan didunia, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi, pekerjaan tersebut dilakukan harus dengan sepenuh hati artinya harus ikhlas. Supaya dalam pekerjaannya itu mendapatkan hasil yang sempurna. Seperti yang dilakukan oleh seorang Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas sebagai pelayan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (CPDP) Samsat Bandung I Pajajaran, yakni AIPTU Ai Suryati, bahwa pekerjaan melayani...

Lainnya

Opini

Seni Silat

seni_silat.jpeg

oleh : Ilham UNTUK apa belajar silat? Pertanyaan ini sering diajukan, dan jawabannya ternyata bisa banyak. Sekarang ini, dunia persilatan adalah bagian dari olahraga. Pencak silat pun, sebagai olahraga, dipertandingkan di berbagai kejuaraan, termasuk di arena PON yang kini digelar di Surabaya. Penonton bisa berjubel, silat dilihat sebagai adu ketangkasan.   Dalam hal ketangkasan itu, silat digolongkan sebagai ilmu bela diri, seperting kungfu, taekondow dan semacamnya....

Lainnya

Pengunjung

http://buytramadol50mghclonline.com
[Valid RSS]