Politik

Buruh PTUN-kan Gubernur Jabar

Dirilis oleh GEMI pada Rabu, 06 Mar 2013
Telah dibaca 366 kali

JABAR (PAKUAN ) - Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan digugat Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI). Dua elemen buruh tersebut menggugat Gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jln. Diponegoro, Selasa (5/3).

Gugatan dilakukan atas keluarnya Keputusan Gubernur Jabar No. 561/Kep.56-Bangsos/2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kab./Kota di Jabar. Dalam surat yang terbit tanggal 18 Januari 2013 itu, Heryawan mengizinkan 257 perusahaan untuk menangguhkan pelaksanaan upah di 11 kabupaten/kota.

Tim advokasi buruh untuk upah layak, Arif Yogiawan menuturkan, dengan dikeluarkannya keputusan itu, pihak buruh mengalami kerugian. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk pemiskinan terhadap buruh dan pelanggaran pemenuhan hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan serta penghidupan yang layak.

"Proses penerbitan izin itu pun menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kami menilai, keputusan tersebut sudah mengintimidasi dan mengancam buruh," tuturnya.

Karena itu, kata Arif, serikat buruh menggugat Gubernur Jabar. Para buruh pun menuntut agar keputusan yang sudah dikeluarkan kembali dicabut. "Makanya hari ini (kemarin, red) kami menjalani proses di PTUN," ujarnya.

Selain digugat oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Gubernur Jabar juga digugat oleh Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Cimahi. SPMI menggugat SK Gubernur yang dikeluarkan November 2012 tentang Kenaikan UMK Cimahi dari Rp 1.224.442,00 menjadi Rp 1.388.333,00.

Ketua SPMI Cimahi, Sugeng Prayitno menuturkan, proses dikeluarkannya SK itu tidak sesuai dengan ketentuan dan masalah yang terjadi. Bahkan menurutnya, dalam proses penetapan SK itu, dewan pengupahan tidak melalui prosedur yang semestinya.

"Harusnya survei KHL itu 4 kali tapi ini 1 kali. Bahkan saat pembahasan, kami juga tidak diundang. Penetapannya juga tidak melihat laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," kata Sugeng.

 


  • Cep Asrob
  • Profile

Ijin Bandros Di Cabut

 

………….. Betul Pa Wali kan yang harusnya mengurus Dinas Terkait

 

DPR RI Akan Bantu Tuntaskan GBLA

 

………… Duh teu isin dugi ka DPR RI ngiringan

 

DPRD Jabar Yakin Penggunaan APBD 2015 Lebih Baik

 

………. Ya harus donk biar warga jabar semakin sejahtera

Lainnya

P3GL Gelar Rangakaian Peringatan "Hari Nusantara"

kapal_geomarin.jpg

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama kali dicetuskan dengan “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957, konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rejim negara kepulauan (Archipelagic State). Bertolak dari Deklarasi Djoeanda tersebut, maka pada tahun 1999 tepat tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai "Hari Nusantara”. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2001,...

Lainnya

Opini

Politik dan Keputusan Politik

14544321-02foto73780x390.JPG

PAKUAN - Tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan lebih. Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam retrospeksi masih bisa diingat bahwa...

Lainnya

Pengunjung

http://buytramadol50mghclonline.com
[Valid RSS]