Hukum

Mahkumjapol Sepakati Aturan Tipiring

Dirilis oleh RIDWAN MAULANA pada Rabu, 04 Apr 2012
Telah dibaca 731 kali

JAKARTA– (Pakuan ) Forum lembaga penegak hukum sepakat batasan dana tindak pidana ringan (tipiring) yang semula Rp250 dinaikkan menjadi Rp2,5 juta, seperti yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 02/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.


Selanjutnya, masing-masing lembaga seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),kejaksaan,kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencari format agar Perma yang hanya berlaku untuk lembaga peradilan bisa juga dipakai oleh mereka. ”Perma MA disepakati,selanjutnya perludisusunnotakesepakatan bersama (MoU) antara MA,Kemenkumham,Kejaksaan Agung,Polri (Mahkumjapol) agar bisa berlaku di masing-masing institusi,”ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur seusai rapat koordinasi Forum MA,Kemenkumham,kejaksaan, dan kepolisian (Mahkumjapol) di GedungMA,kemarin.

Nota kesepakatan nantinya akan berisi seluk-beluk perkara tipiring berikut hukum acaranya, termasuk tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan.Selain itu,dibahas juga kaitan dengan pembatasan perkara dalam tindak pidana anak,kerugian korban di bawah Rp2,5 juta termasuk pembatasan perkara dalam perkara pengguna narkoba. Sebagai gambaran,jika nota kesepakatan ditandatangani nanti, penyidik tidak bisa meneruskan pada persidangan jika perkara yang ditanganinya masuk dalam klasifikasi tipiring, perkara anak-anak.

Nantinya, kata dia, pelaksanaan nota kesepakatan sebagai bentuk alternatif pemulihan keadilan (restorative justice) dalam menyelesaikan jenis perkara seperti ini. Menkumham menurut Ridwan menyambut baik jika perkara tipiring ini diselesaikan dengan pidana denda dan mediasi, sebab sebagian perkara narapidana di lapas termasuk perkara tipiring.Tentunya hal ini akan mengurangi persoalan overkapasitas yang selama ini dialami lapas. Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Pengadilan (LeIP) Arsil mengatakan,hal ini merupakan perkembangan positif.

”Ke depan ini harus diundangkan. Dimasukkan dalam KUHP, tapi tidak perlu menunggu revisi keseluruhansebabituakanlama. Tapi bisa melalui revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang(Perppu) No16/1960dan UU No 1/1961,”ujarnya

 


  • Cep Asrob
  • Profile

Ijin Bandros Di Cabut

 

………….. Betul Pa Wali kan yang harusnya mengurus Dinas Terkait

 

DPR RI Akan Bantu Tuntaskan GBLA

 

………… Duh teu isin dugi ka DPR RI ngiringan

 

DPRD Jabar Yakin Penggunaan APBD 2015 Lebih Baik

 

………. Ya harus donk biar warga jabar semakin sejahtera

Lainnya

Peringatan Hari Nusatara Dapat Memperkokoh Kesatuan Wilayah NKRI

kapal_geomarin.jpg

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama kali dicetuskan dengan “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957 lalu, meru,pakan sebuah konsep yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rejim negara kepulauan (Archipelagic State). Bertolak dari itulah, diwujudkan sebuah Deklarasi Djoeanda, ditepat di tahun 1999 tanggal 13 Desember dicanangkanlah sebagai "Hari Nusantara”. Dua tahun kemudian, tepatnya pada...

Lainnya

Opini

Politik dan Keputusan Politik

14544321-02foto73780x390.JPG

PAKUAN - Tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan lebih. Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam retrospeksi masih bisa diingat bahwa...

Lainnya

Pengunjung

http://buytramadol50mghclonline.com
[Valid RSS]