Bermartabat

Yosi Irianto :2013 PBB Dikelola Pemkot Bandung

Dirilis oleh ASEP ROBIN pada Senin, 12 Mar 2012
Telah dibaca 462 kali

BANDUNG –  (PAKUAN )Dalam beberapa waktu ke depan, pajak bumi dan bangunan bakal dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu, proses tersebut kini tengah dimatangkan dengan harapan awal 2013 bisa langsung dijalankan.


Semula, PBB tersebut dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Kepala Dispenda Yossi Irianto mengungkapkan, guna mengoptimalkan pelayanan serta proses pengelolaan PBB, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Sejak November 2011,digelar bimbingan teknis selama dua bulan bagi aparatur Dispenda, khususnya untuk tenaga pendata, pengukur, dan penaksir.

“Dispenda juga sudah melakukan koordinasi persiapan gedung pengelolaan PBB di gedung eks kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kompleks perkantoran Pemkot Bandung di Jalan Cianjur, dan akan mulai resmi beroperasi bulan November 2012 ini,” ujar Yossi kepada wartawan,akhir pekan lalu. Yossi mengatakan, Dispenda akan melakukan bimbingan teknis sumber daya manusia untuk pengelolaan PBB angkatan III pada Mei-Desember 2012.

 Dispenda juga akan membahas penyusunan rancangan peraturan wali kota (raperwal) tentang PBB. Penyusunan standar operasional prosedur PPB juga akan dilakukan pada April bersamaan dengan koordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar I. “Kami juga akan melakukan pelatihan operator konsul (IT PBB), sismiop, dan pelatihan sistem informasi geografis yang akan dilaksanakan September- Oktober 2012 ini,”ungkapYossi.

Tahapan-tahapan kesiapan tersebut, menurut Yossi, dilakukan agar pengelolaan PBB di Kota Bandung berjalan sesuai aturan. Pengelolaan pajak tidak hanya PBB, tapi pajak lain yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan Kota Bandung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Sebagian besar pembangunan Kota Bandung dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun Dispenda terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak, termasuk yang nanti kami kelola yaitu PBB,”ujarnya.

Menurut Yossi, selama ini potensi PBB di Kota Bandung mencapai Rp300 miliar. Meskipun memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lain, tetapi berdampak luas. Sebab, hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah. “Hasilnya akan masuk semua ke PAD. Ini akan sangat bermanfaat dalam menunjang APBD kita,”tutur Yossi.

 


  • Cep Asrob
  • Profile

Ijin Bandros Di Cabut

 

………….. Betul Pa Wali kan yang harusnya mengurus Dinas Terkait

 

DPR RI Akan Bantu Tuntaskan GBLA

 

………… Duh teu isin dugi ka DPR RI ngiringan

 

DPRD Jabar Yakin Penggunaan APBD 2015 Lebih Baik

 

………. Ya harus donk biar warga jabar semakin sejahtera

Lainnya

Peringatan Hari Nusatara Dapat Memperkokoh Kesatuan Wilayah NKRI

kapal_geomarin.jpg

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama kali dicetuskan dengan “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957 lalu, meru,pakan sebuah konsep yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rejim negara kepulauan (Archipelagic State). Bertolak dari itulah, diwujudkan sebuah Deklarasi Djoeanda, ditepat di tahun 1999 tanggal 13 Desember dicanangkanlah sebagai "Hari Nusantara”. Dua tahun kemudian, tepatnya pada...

Lainnya

Opini

Politik dan Keputusan Politik

14544321-02foto73780x390.JPG

PAKUAN - Tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan lebih. Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam retrospeksi masih bisa diingat bahwa...

Lainnya

Pengunjung

http://buytramadol50mghclonline.com
[Valid RSS]