Berita Utama

2013 birms ada di seluruh SKPD

Dirilis oleh asrob pada Kamis, 04 Oct 2012
Telah dibaca 521 kali

(Kota Bandung )Dalam konteks reformasi birokrasi dan manajemen modern, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dari proses manajemen merupakan suatu keharusan, sebuah pemerintahan akan semakin tertinggal dan tidak dipercaya oleh publik ketika tertinggal dengan prinsip-prinsip mewujudkan pemerintah dan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta dipercaya rakyat (Good Goverment and Good Governance) dalam mengopersasikan berbagai kebijakan.

"Kita telah berjuang keras setidaknya sejak tahun 2007, saya berupaya untuk mereformasi birokrasi baik dalam konteks struktur, kultur, dan mereposisi figur-figur yang sesuai dengan tuntutan tantangan dari praktek-praktek ‘Good Governance' dan Alhamdullilah dalam perkembangannya kita telah bisa merampungkan langkah-langkah strategis, bahkan menjadi contoh birokrasi nasional, salah satunya kita telah mengintegrasikan sistem pelayanan publik menjadi salah satu terbaik secara nasional."

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi saat memberikan arahan pada kegiatan Pelatihan BIRMS (Bandung Integrated Resource Management System), di Hotel Savoy Homann Bidakara, Jl. Asia Afrika No.112 Bandung,

 Lebih lanjut dikatakan Edi bagaimana publik akan merasa puas, mengapresiasi dan percaya terhadap birokrasi,  "Merubah cara-cara beroperasinya sebuah birokrasi yang lambat, tidak efesien, tidak efektif dan boros, kearah birokrasi yang kuat, mampu berkerja secara profesional dan daya dukung aparatur yang memiliki semangat melayani publik secara cepat, akurat, transparan, dan kita bertugas untuk melayani masyarakat dan membuat masyarakat puas terhadap pelayanan kita tidak hanya memberikan pelayanan yang seadanya, tidak hanya menggugurkan kewajiban saja," katanya.

Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Salman Fauzi menjelaskan BIRMS merupakan langkah- langkah antisipasipatif dan upaya stategis dalam meningkatkan kualitas manajemen pengendalian APBD melalui implementasi sistem tata kelola anggaran secara elektronik dan terintegrasi, dimana untuk memenuhi fungsinya BIRMS didesain seefektif mungkin guna menghimpun informasi yang valid segala aktifitas pelaksanaan anggaran diseluruh level fungsi, dimana fungsi BIRMS merupakan alat bantu kebijakan internal (back office system).

"Telah selesainya penyusunan dan pengembangan aplikasi BIRMS tahun ini, menjadi satu sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu ke hilir, mulai dari konteks pendapatan, perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan hingga monitoring pelaksanaan kegiatan keuangan," terang Salman.

Edi berpendapat penerapan BIRMS tersebut merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, terutama untuk mempersingkat tahapan-tahapan kerja khususnya terkait pengambilan keputusan di bidang pendapatan serta perencanaan anggaran dan belanja, "persoalannya pengeloaan sumber daya sejauh ini masih lebih banyak dilakukan secara parsial dan manual, sehingga aspek efesiensi terkadang terabaikan, dan sumber daya ini pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi," ujarnya.

Sebelumnya implementasi BIRMS dilakukan secara terbatas hanya beberapa SKPD saja, hal tersebut untuk menguji sejauh mana fleksibilitras dan keunggulan yang dimiliki BIRMS sebagai ‘back office system' dalam mekanisme perencanaan dan pengangaran. Penggunaan teknologi tersebut perlu ditunjang perubahan mindset agar berjalan secara optimal, tidak hanya menjadi alat yang tidak memberikan dampak signifikan, karena itu diperlukan keseimbangan antara teknologi, business process dan sumber daya manusia sebgai penggerak inti teknologi informasi itu sendiri, rencananya tahun 2013 akan diimplementasikan pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman utuh tentang bisnis proses dan operasionalisasi aplikasi BIRMS diikuti 110 orang dari seluruh Sub bagian program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Rumah Sakit Daerah, dan seluruh sub.bag program dan PPTK kecamatan, dimana akan diujicobakan mulai dari prose integrasi musrembang online dengan e-cityplaning  hingga pembuatan dokumen kontrak kegiatan pengadaan sampai dengan pencetakan berita acara sebagai dasar pencairan dana kegiatan, melalui sembilan sub sistem aplikasi BIRMS untuk meningkatkan dan memudahkan aparatur pemerintah kota dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan efektif, efisien, sistematis dan terukur.


  • Cep Asrob
  • Profile

Ijin Bandros Di Cabut

 

………….. Betul Pa Wali kan yang harusnya mengurus Dinas Terkait

 

DPR RI Akan Bantu Tuntaskan GBLA

 

………… Duh teu isin dugi ka DPR RI ngiringan

 

DPRD Jabar Yakin Penggunaan APBD 2015 Lebih Baik

 

………. Ya harus donk biar warga jabar semakin sejahtera

Lainnya

Peringatan Hari Nusatara Dapat Memperkokoh Kesatuan Wilayah NKRI

kapal_geomarin.jpg

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama kali dicetuskan dengan “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957 lalu, meru,pakan sebuah konsep yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rejim negara kepulauan (Archipelagic State). Bertolak dari itulah, diwujudkan sebuah Deklarasi Djoeanda, ditepat di tahun 1999 tanggal 13 Desember dicanangkanlah sebagai "Hari Nusantara”. Dua tahun kemudian, tepatnya pada...

Lainnya

Opini

Politik dan Keputusan Politik

14544321-02foto73780x390.JPG

PAKUAN - Tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan lebih. Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam retrospeksi masih bisa diingat bahwa...

Lainnya

Pengunjung

http://buytramadol50mghclonline.com
[Valid RSS]