Peran Ade Barkah pada Kasus Dugaan Korupsi Banprov Jabar

Peran Ade Barkah pada Kasus Dugaan Korupsi Banprov Jabar

Bandung, hu-pakuan.com - Mantan Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Barkah Surachman rupanya yang mengatur permohonan proposal dari Pemkab Indramayu untuk mendapatkan kucuran dana dari Banprov Jabar. 

Hal itu diungkankan JPU KPK Feby Dwiyosopendi saat membacakan dakwaan dalam kasus dugaan korupsi dana Banrpov Jabar untuk Kabupaten Indramayu, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (30/8/2021). 

Awalnya, Carsa dan Abdul Rozaq bertemu dengan Ade Barkah di kantor DPD Golkar Jabar. Setelah Rozaq memberitahukan jika proyek di Indramayu bisa didanai dari Banprov Jabar. Selanjutnya Carsa ES meminta bantuan terdakwa untuk mengurus penganggaran usulan-usulan proyek dari Kabupaten Indramayu yang dananya bersumber dari banprov Jawa Barat. 

"Terdakwa meminta agar Carsa ES berkoordinasi dengan Abdul Rozaq Muslim," katanya. 

Singkat cerita lantaran Abdul Rozaq hanya mempunyai jatah lima kegiatan, dia meminta bantuan terdakwa untuk meminta jatah anggota DPRD lainnya dari fraksi Golkar. Terdakwa pun menyutujuinya dengan syarat anggota fraksi Golkar lainnya. 

Keterlibatan Ade Barkah juga muncul saat Abdul Rozaq diketahui hanya memiliki jatah aspirasi sebanyak lima kegiatan. Abdul Rozaq kemudian meminta jatah anggota DPRD Jabar fraksi Golkar yang lain. 

Abdul Rozaq Muslim kemudian menemui beberapa anggota DPRD Jabar termasuk Siti Aisyah Tuti Handayani untuk meminta jatah aspirasi dengan imbalan uang. Usulan tersebut termasuk jatah aspirasi disusun dan hendak dimasukkan ke RKPD online melalui tenaga ahlinya. Ade Barkah kemudian memberitahu Bappeda terkait hal tersebut. 

"(Terdakwa) meminta usulan tersebut menjadi kegiatan prioritas untuk dicantumkan dalam Perda RKPD termasuk di dalamnya kegiatan Carsa ES. Padahal penentuan kegiatan dalam RKPD adalah kewenangan eksekutif," ujarnya.  

Ade Barkah juga meminta pihak Bappeda dalam hal ini Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Yuke Mauliani Septina  memberitahukan apabila ada kegiatan yang diajukan tidak masuk ke RKPD kepada Ade Barkah. 

Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada anggota DPRD yang bertanggung jawab mengawal usulan kegiatan di setiap Kabupaten kota di Jawa Barat tersebut berkoordinasi dengan pihak Bappeda Kabupaten/Kota untuk kembali mencantumkan kegiatan tersebut dalam pengajuan ulang atau tambahan usulan Banprov baik secara online maupun manual melalui dokumen.

"Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Abdul Rozaq Muslim untuk mengecek kembali proposal. Terdakwa dan Siti Aisyah Tuti Handayani juga meminta Yuke Mauliani Septina untuk membuka kembali akses RKPD Jabar online agar tetap menerima usulan perbaikan perubahan kegiatan prioritas," ujarnya. 

Setelah semua daftar kegiatan tercantum dalam daftar usulan kegiatan, Bappeda kemudian merancang Pergub RKPD Jabar untuk dilakukn pembahasan antara anggota DPRD Jabar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Jabar. Hingga akhirnya usulan tersebut masuk dalam proses penganggaran.

Editor: redaksi

Komentar