Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kembali diraih Pemkot Bandung

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kembali diraih Pemkot Bandung

PAKUAN

www.hu-pakuan.com Kota Bandung - Pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan Kembali dianugrahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Untuk Kedua kalinya sejak era kepemimpinan Oded M-Danial-Yana Mulyana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK ini.

Atas raihan itu, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial sangat bersyukur LKPD bisa dibuat secara tertib.

Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak atas kerja kolektifnya menghadirkan kembali opini WTP bagi Pemkot Bandung.

“Mudah-mudahan dengan opini wajar tanpa pengecualian ini, merupakan spirit kita selama dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke BPK RI. Kita mulai rapih dan bagus,” ucap Oded di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (29/6/2020).

Oded menyebut, capaian ini harus menjadi motivasi alam penyelenggara pemerintahan di Kota Bandung. Pemkot Bandung harus senantiasa menjunjung nilai integritas dalam menjalankan pembangunan.

“Saya berharap ketika opininya WTP bisa dibarengi dengan meminimalisir penyimpangan dalam proses pembangunan di Kota Bandung,” tegasnya.

Lebih lanjut Oded memastikan dalam waktu dua bulan ke depan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari BPK. Hal ini menjadi wujud komitmen Pemkot Bandung untuk terus memperbaiki kinerjanya dalam menyusun pelaporan.

“Insyaallah harus komitmen bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ini sejak diberikan, maka 60 hari sejak kita mendapatkan opini harus segera tindak lanjuti," tuturnya.

Tak hanya WTP, Menurut Kepala Inspektorat Kota Bandung, Fajar Kurniawan, Pemkot Bandung juga mendapat apresiasi dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sertifikasi aset.

“Sertifikasi aset mendapat perhatian Kopsurgah KPK. Minggu lalu sudah dilakukan diskusi. KPK RI mengapresiasi progres luar biasa Kota Bandung," ungkapnya.

"Sertifikasi aset sudah cukup baik dan terstruktur. Setiap tahun ada perkembangan untuk sertifkasi aset,” imbuh Fajar.

 

Editor: iboy

Komentar