Standard Operasional Prosedur Resepsi Pernikahan yang di Izinkan Pemkot Bandung

Standard Operasional Prosedur Resepsi Pernikahan yang di Izinkan Pemkot Bandung

PAKUAN

www.hu-pakuan.com Kota Bandung - Pemerintah Kota Bandung mengizinkan acara resepsi pernikahan dengan sejumlah syarat, mulai dari pembatasan tamu undangan tidak boleh lebih dari 30 persen dari kapasitas gedung atau hotel, hingga acara hiburan live musik.

Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, detail standar operasional prosedur (SOP) pernikahan di gedung dan hotel akan dituangkan dalam bentuk surat edaran dan Peraturan Wali Kota (Perwal).

"Jadi kita baru secara umum dulu ini untuk kepentingan Perwal, kita dengan bagian hukum, nanti kita susul dengan surat edaran dari Disbudpar, nanti kita akan kasih surat edarannya hari Senin, setelah Perwalnya keluar," ujar Kenny, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (26/6/2020).

Nantinya, sambung Kenny, gedung atau hotel yang digunakan untuk resepsi tidak boleh digunakan dua kali, wajib menggunakan masker dan sarung tangan, menyemprot area gedung menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah acara resepsi.

"(Gedung atau Hotel) tidak boleh siang dilanjut malam. Salaman juga akan diatur nanti tidak harus bersentuhan langsung secara fisik, ada jaga jaraknya juga, menggunakan sarung tangan dan masker itu sudah pasti. Lain-lainnya itu protokol kesehatan ketat berdasarkan Permenkes," katanya.

Untuk kapasitas, kata Kenny, hanya boleh 30 persen dari kapasitas, berbeda dengan sektor lain yang sudah diperbolehkan 50 persen dari kapasitas.

Anak-anak di bawah usia 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun pun diimbau untuk tidak ikut dalam resepsi pernikahan.

"Disarankan (anak-anak dan lansia) untuk tidak hadir, guna mencegah penularan.
Tamu hadir virtual itu bagus, kita bisa sarankan ke wedding organizer (WO) untuk mengurangi kerumunan, bisa kita adopsi nanti, apalagi anak-anak Bandung kreatif nanti bisa di desain lebih bagus acara virtualnya," ucapnya.

Selain itu, nantinya WO wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Disbudpar jika akan mengadakan resepsi pernikahan.. Tujuannya, kata Kenny, untuk memfasilitasi WO jika ada yang belum paham mengenai penerapan protokol kesehatan.

"Pemberitahuan saja seperti event, jadi kita tidak mengeluarkan izin, tapi ada pemberitahuan sehingga kalau dibutuhkan konsultasi kita bisa fasilitasi, harus bagaimananya di masa transisi itu, nanti kita bisa kasih tahu yang benar," katanya.

Dikatakan Kenny, yang pasti aturan yang akan dikeluarkan Disbudpar untuk resepsi pernikahan.nanti tidak akan jauh dari simulasi yang sudah dilakukan Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Bandung di Graha Batununggal, Kota Bandung.

"Cuma yang pasti sih, hasil rapat tadi untuk upacara adat dan live musik sementara belum dapat dilaksanakan, secara bertahap lah nanti ke depan, ini hanya acara intinya saja seperti akad gitu. Rincinya nanti ada di surat edaran dan di Perwal, saya masih menunggu Perwalnya dulu nih, masih digodok dibagian hukum," katanya.

Sementara untuk resepsi yang digelar di luar gedung dan hotel, aturannya akan di keluarkan oleh Kementrian Agama (Kemenag) Kota Bandung.

"Untuk yang di rumah lebih ke Kemenag, karena disarankan kalau di rumah hanya akad, kita hanya yang di gedung dan hotel," ucapnya.

Editor: iboy

Komentar