Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Katakan DPRD Kota Bandung Permudah Izin Reklame

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Katakan DPRD Kota Bandung Permudah Izin Reklame
( PAKAUAN )
www.hu-pakuan.com Kota Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong pemerintah Kota Bandung untuk mempermudah perizinan penayangan reklame dengan selalu memenuhi SOP yang ada. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto M.Silalahi, MT dalam rapat Komisi C terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan bersama Dinas Tata Ruang (Distaru), DPMPTSP dan Satpol PP di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi Nomor 30, Bandung, pada Kamis, (14/5/2020).
Menurut Folmer Siswanto, ada beberapa latar belakang pembahasan tersebut, di antaranya adalah anomali reklame. “Isu strategisnya adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota terkait APBD tahun 2019. Dimana pendapatan pajak reklame makin tahun semakin menurun, dan target makin naik, karena potensi pajaknya mengikuti jumlah titik reklame. Selain itu kami juga membuat Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di dalamnya membahas reklame. Komisi C melihat bahwa masalah reklame ini krusial terkait anomali reklame,” jelas Folmer Siswanto.
Terkait pendapatan reklame, dalam LKPJ Walikota Bandung disebutkan pada tahun 2019 sebesar Rp 13 miliar, mengalami penurunan dibanding pada tahun 2007 sebesar Rp 23 miliar.
Senada dengan Folmer, Anggota Komisi C lainnya, Sandi Muharam, S.E mengatakan, potensi reklame menjadi prioritas dalam pemasukan PAD, sebagai sumber dana penanganan Covid-19 di Kota Bandung.
“Ini program kerja prioritas kita, melihat dana masukan PAD Kota Bandung yang digunakan, termasuk untuk kebutuhan penanganan Covid-19,” kata Sandi Muharam.
Sebelumnya Sekretaris Ikatan Pengusaha Reklame Kota Bandung (IPRKB), Billy Imam Subekti mengatakan banyak aduan bahwa perizinan dan perpanjangan reklame sangat rumit.
“Harus ada kemudahan syarat perizinan, karena sekarang untuk syarat PBB sudah rumit, sehingga mau bayar pajak pun rumit, sehingga ada yang pasang reklame gak ada pajaknya. Kesulitannya karena banyak perpanjangan reklame persyaratannya lama, sehingga banyak pelanggar. Kuncinya dipermudah SOP perizinan. Dengan syarat kuota. Karena jika banyaknya reklame tidak berizin, tidak bisa ditagih pajaknya. Ini bisa dimanfaatkan oknum,” jelas Billy.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Kabid PPHD) Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi sepakat bahwa masih banyak reklame tidak berizin.
“Ada 135 penertiban pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 baru 60 penertiban, sesuai pedoman Perwal No 35 pasal 009, reklame tidak berizin akan dibongkar,” Jelas Idris.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi C, Iman Lestariyono , S.Si mengatakan kemudahan perizinan reklame perlu dibarengi pemenuhan SOP. “Ini harus dibuat SOP-nya secara utuh. Jika tidak terpenuhi jangan dilegalkan, sebaliknya jika sesuai SOP langsung iklankan. Juga harus ada pembatasan, ada kuota kawasan selektif saja 83 titik. Kenapa di kawasan umum tidak. Ini karena tidak ada peta sebaran titik reklame Kota Bandung.” kata Iman Lestariyono.

Editor: iboy

Komentar