Pemkot Bandung Resmi Memberlakukan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tibumtran Linmas

Pemkot Bandung Resmi Memberlakukan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tibumtran Linmas

www.hu-Pakuan.com Bandung -  Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, maka perlu dilakukan pengaturan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtran Linmas). Hal tersebut disusul dengan dicabutnya aturan yang lama, Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

“Kita resmi memberlakukan Perda Tibumtran Linmas dan sudah diundangkan pada 16 Agustus 2019 lalu. Dengan demikian, aturan yang lama otamatis tidak berlaku lagi,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Rasdian Setiadi, pada Senin (7/10/2019) lalu.

Berbeda dengan perda sebelumnya yang banyak mengatur unsur ketertiban, kebersihan dan keindahan. Perda ini mencakup 3 ruang lingkup. Mulai dari Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

“Jadi perubahan ini kita sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP,” jelasnya.

Ditambahkannya, pembuatan aturan barujuga dilakukan mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat.

“Belakangan ini muncul fenomena moko (mobil toko-red.), parkir liar di trotoar atau badan jalan belum teregulasi, kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga tempat masing-masing dari perbuatan asusila, serta penguatan kelembagaan Satpol dalam kewenangan penertiban,” bebernya.

Ketertiban umum, lanjut Kasatpol PP, dibagi ke dalam 10 tertib, diantaranya tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, tertib lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai drainase dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), tertib reklame, tertib bangunan, dan tertib ruang.

“Bab ketentraman masyarakat mengatur kewajiban masyarakat dalam berperilaku. Mencakup menjaga suasana kondusif, saling tolong menolong, menghargai orang lain, juga menghormati perbedaan suku, agama dan ras. Khusus ruang lingkup linmas diatur tugas-tugas linmas, juga kita mendorong partisipasi aktif masyarakat,” jelasnya.

Tugas linmas yang dimaksud, kata Kasatpol PP, membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), serta upaya pertahanan negara.

Ia melanjutkan, perbedaan juga ditemukan pada aspek sanksi. Perda Tibumtran Linmas memuat 2 sanksi, yaitu sanksi administrasi serta sanksi pidana.

“Lebih banyak sanksi administrasi berupa 42 pelanggaran biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum dari kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 50 juta serta 40 pelanggaran dikenakan sanksi non biaya paksaan. Kalau pidananya, ada 22 pelanggaran dimana sanksinya kurungan badan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” sebutnya.

Sanksi administratif non biaya paksaan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pengamanan barang bukti  objek pelanggaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara, penutupan atau pembongkaran, pencabutan izin, pengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi semula, pengumuman di media massa, hingga sanksi administratif lain sesuai aturan yang berlaku.

“Sesuai dengan arahan Bapak Walikota Bandung dalam Sosialisasi pertengahan September 2019 lalu, perda ini harus memunculkan rasa keadilan bagi masyarakat. Adil itu dari sisi sanksinya juga ada rasa taat pada aturan dan tidak melanggar undang-undang. Yuk urang babarengan belajar mengoptimalkan taat aturan,” tandasnya.

Editor: IRSYAD

Komentar