Calon Anggota di Jabar yang Tergusur Desak Ketua KPU Mundur

Calon Anggota di Jabar yang Tergusur Desak Ketua KPU Mundur

     

 Kota Bandung -  ( Pakuan )Puluhan calon anggota komisioner KPU dari 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat menuntut Ketua KPU RI Arif Budiman untuk mundur. Mereka menganggap KPU RI mengintervensi terhadap proses seleksi anggota KPU di sejumlah daerah di Jabar.

 

Proses seleksi anggota komisioner KPU di Jabar berujung kisruh. Pasalnya, KPU RI merombak nama-nama calon yang lolos tahapan fit and proper test. Sejumlah calon yang sebelumnya diumumkan panitia seleksi lolos 10 besar, tiba-tiba tergusur dan digantikan para calon yang urutannya jauh di bawah.

 

Juru bicara calon anggota komisioner KPU yang terdepak, Solihin menjelaskan, tahapan seleksi telah berlangsung sejak Agustus 2018. Tahapannya antara lain administrasi, CAT, psikotes, kesehatan dan wawancara.

 

Dari semua tahapan seleksi tersebut, tim seleksi pada 27 Agustus mengumumkan sebanyak 10 nama yang lolos untuk mengikuti tahapan fit and proper test. Namun proses tahapan tersebut tidak digelar sesuai dengan jadwal seharusnya yakni 21 September 2018.

 

Setelah itu, pihaknya tidak mendapat kejelasan mengenai jadwal pelaksanaan fit and proper test. Malah dia mendapat kabar tim seleksi dipanggil oleh KPU RI ke Jakarta pada 27 September untuk mengkoreksi atas hasil tes sebelumnya.

 

"Timsel ini dipanggil setelah masa kerjanya sudah selesai. Mereka diminta untuk melakukan koreksi dari tanggal 29-30 September," ujar Solihin, di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Jumat (5/10/2018).

 

Berikutnya, tim seleksi menyerahkan hasil koreksi ke KPU RI pada 1 Oktober 2018. Pada 3 Oktober hasil koreksi itu diserahkan ke KPU Jabar untuk ditindaklanjuti.

 

"Nah pas 3 Oktober itu keluar nama-nama baru (di luar 10 orang yang sebelumnya masuk). Saya juga tahu pas tanggal 3 Oktober nama saya hilang. Jadi enggak ada penjelasan sama sekali sebelumnya," tuturny

 

Solihin bersama calon anggota komisioner lainnya meminta agar KPU RI memberi penjelasan terkait kejadian tersebut. Pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah, termasuk upaya hukum menuntut kejelasan mengenai masalah yang ada.

 

Mereka mendesak agar Ketua KPU RI Arif Budiman untuk mundur. Selain itu, Solihin dan kawan-kawan meminta Komisi II DPR RI memberi perhatian atas masalah tersebut. Upaya lainnya yaitu menggugat KPU RI ke PTUN.

 

"Ini satu bentuk abuse of power yang dilakukan KPU RI dalam proses seleksi di 16 kabupaten-kota. Komisi II DPR RI harus mengevaluasi KPU RI. Karena kita tidak bisa berharap pemilu berintegritas. Ketua KPU RI harus mundur," ujar Solihin.

 

Menurut dia, pencoretan nama-nama calon anggota komisioner ini berbau politis. Dia menilai Jabar memiliki potensi suara yang besar mencapai 32 juta untuk diperebutkan dalam Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

 

"Kasus ini hanya terjadi di Jabar kalau melihat aspek strategisnya saya menduga kasus ini sudah direncanakan dan dimainkan untuk kepentingan politik," ucap Solihin.

Editor: Asep Robin

Komentar