FPB DESAK KEJATI JABAR AGAR SEGERA TAPKAN BENNY JADI TERSANGKA

FPB DESAK KEJATI JABAR AGAR SEGERA TAPKAN BENNY JADI TERSANGKA

BANDUNG, PAKUAN - FPB ( Forum Peduli Bandung) yang terbentuk dari berbagai organisasi masyarakat mendesak Kejati Jabar agar segera menetapkan Benny Bachtiar sebagai tersangka.

Hal tersebut disampaikan FPB kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam salah satu pernyataan sikapnya melalui unjuk rasa (12/9/2018). Benny Bachtiar diduga terlibat berpotensi diproses hukum dalam kasus penyertaan modal Pemkot Cimahi TA 2006 2007 yang telah merugikan negara tidak kurang dari Rp40 milyar, analisanya adalah penganggaran dan penggunaan. Saat ini ranah pengguna telah ditetapkan tiga orang tersangka tidak tertutup kemungkinan dalam perkembangan persidangan Majelis Hakim dapat menentukan sikap terhadap pendalaman saat penganggaran (hulu - hilir). 

Dalam unjuk rasa kali ini, FPB juga menyoroti BTS/Tiang Telekomunikasi dan Kabel Telekomunikasi Udara yang tidak memiliki izin dan mengakibatkan los potensi besar untuk pendapatan dan penghasilan PAD  Pemerintah Kota Bandung tapi dibiarkan. Selain itu kesejahteraan dan keamanan warga Kota Bandung yang berbahaya apabila kabel udara tidak kunjung diturunkan. Sudah ada korban jiwa yang tersangkut kabel udara tersebut. Mau menunggu berapa korban lagi untuk menurunkan kabel. Ridwan Kamil berjanji di berbagai media paling lama akhir masa jabatan dia sudah akan ada progres untuk penurunan kabel. 

Bandung Infra Investama (BUMD Kota Bandung) sudah tidak becus dan tidak benar karena ditugaskan Ridwan Kamil untuk mengelola dan mengurus kabel udara dan BTS/Tiang Telekomunikasi di Bandung tapi tidak jalan juga.  Diduga ada permainan para pengusaha kabel udara dengan Pemkot dan BII mempertahankan kabel udara yang semrawut. FBP minta dalam waktu 10 hari untuk memberikan solusi untuk kabel udara atau  akan melakukan pemutusan kabel udara tak berizin. 

Point lain yang menjadi sorotan FPB adalah maraknya Reklame tidak berizin dan Penataan yang tidak sesuai dengan Perwal No. 217 Tahun 2018. Dalam hal ini FPB mendesak Kejati Jabar untuk mengusut tuntas hal tersebut karena telah mengakibatkan los Potensi besar untuk PAD Pemkot Bandung, kata Toto Sulaeman yang bertindak sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) FPB.

Atas ketiga hal tersebut, pihak Kejati Jabar melalui Jaksa Dadang Alex, SH.,MH didampingi oleh Kasi Sospol mengatakan akan menyampaikannya kepada pimpinan. Khusus untuk status Benny Bachtiar, Kejati Jabar telah menyurati Kejari Kota Cimahi dan sampai saat ini belum mendapat jawaban. Tentang kabel udara Telekomunikasi masih perlu dipelajari apakah ada potensi tindak pidana korupsi. 

Editor: IRSYAD

Komentar