Puluhan Kasus Pelanggaran Pilkada 2019 Jabar Dilakukan ASN

Puluhan Kasus Pelanggaran Pilkada 2019 Jabar Dilakukan ASN

Bandung, PAKUAN - Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat 452 pelanggaran yang sudah dievakuasi selama pelaksanaan Pilkada 2019 di Jabar. Baik itu pada tahapan pendaftaran, kampanye dan pemungutan suara.

 Pelanggaran terbanyak, adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Yaitu sebanyak 54 kasus.

 "Yang terbanyak itu kita temukan itu keterlibatan ASN," ujar Komisioner Bawaslu Provinsi Jabar Zaki Hilmi usai acara Rekapitulasi Hasil Pengawasan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2018 di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Bandung, Rabu (29/8/2018).

 

 Dia mengatakan, ada beberapa modus dilakukan ASN selama pelaksanaan Pilkada 2018. Yang pasti, netralitas ASN terciderai dengan ikut memenangkan salah satu paslon dalam Pilkada tersebut.

 "Modusnya biasanya penggunaan fasilitas negara, kemudian adanya mobilisasi, seruan, ajakan di internal mereka penggunaan birokrasi, untuk mempengaruhi di lingkungan kerja," kata Zaki

 Dia katakan, pelanggaran ini sudah ditembuskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Walaupun, dia mengklaim, memang ada beberapa pelanggaran yang tidak dilanjuti.

 "KASN Ini kadang-kadang tidak ditindaklanjuti. Ada beberapa yang diberikan teguran untuk tidak terlibat secara politik praktis. Karena itu telah melanggar undang-undang kepegawaian juga," katanya.

 Dia mengaku, Bawaslu Jabar selalu meneruskan pelaporan-pelaporan pelanggaran yang terjadi di Pilkada. Termasuk, pelanggaran yang menyangkut administrasi juga pidana. Untuk pelanggaran pidana kata dia, pihaknya langsung mengkaji di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang kemudian diteruskan ke pihak Kepolisian.

 "Jadi kita tidak bisa diselesaikan di tingkat lanjutan. Dan ita akan terus mendorong bagaimana kemudian aturan dan penegakan terhadap pelanggaran ini bisa ditegakkan," katanya.

 Dia tegaskan, ranah Bawaslu Jabar hanya menerima dan meneruskan laporan pelanggaran tersebut kepada KASN. Namin selama pelaksanaan Pilkada 2018 pihaknya selalu melaporkan secara langsung bilamana ada ada pelanggaran ke KASN di masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

 "Misalnya ada yang terlibat, ya sudah sampaikan, kemudian tentang mekanisme sanksi sebagainya sesuai dengan peraturan ASN itu sendiri, yakni Undang-Undang tentang Kepegawaian. Kalau kita sudah serahkan, kita tidak bisa masuk karena kewenangannya di mereka. Ini yang menjadi kendala di kita sejauh ini," pungkasnya.

Editor: IRSYAD

Komentar